Sudah merupakan rutinitas, tiap pagi kami berangkat kerja ke tempat bos sambil mengantarkan anak kami ke sekolah.
Dengan mengendarai bebek matic, sang permaisuri membonceng mesra duduk di jok belakang. Sementara buah hati tercinta yang masih SD kelas 3 nangkring di ujung jok depan. Kami sadar ulah kami bertiga mengendarai kendaraan roda dua ini bisa terancam pidana karena melanggar undang-undang lalu-lintas.
Tapi apa boleh buat, yang kami punya cuma sepeda motor matic. Kamipun amat bersyukur, kepada desainer bebek matic tersebut, karena bebek matic terasa komfortable bagi keluarga kami. Bisa memberi kenyamanan saat dinaiki bertiga, dibanding sepeda motor konvensional.
Bebek matic ini kami beli secara kredit dengan mencicil 12 kali. Alhamdulillah, bulan kemarin telah lunas. Kami selalu bersyukur, akhirnya bisa memiliki bebek matic yang diidamkan. Sementara beberapa tetangga kami masih ada yang mencicil sepeda motornya hingga 36 kali. Atau bahkan masih ada yang mengandalkan angkot (angkutan umum) sebagai mobilisasi menuju ke tempat kerja.
Soal bahan bakarnya, kami mencoba disiplin sesuai buku manualnya. Artinya, bebek matic ini selalu minum pertamax yang di klaim Pertamina sebagai BBM tanpa timbal. Sebab kami sebagai konsumen tak ingin beresiko melanggar petunjuk produsen.
Sayang di pagi itu, bebek matic terpaksa kami ditipkan di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).
Tahukah, pembaca apa sebabnya?
Terus terang, kami tak tega bebek matic kami ini melakukan dosa lalu masuk neraka karena dipaksa oleh petugas SPBUnya untuk minum premium.
“Pak, pertamax habis. Tinggal premium.”
“Terima kasih. Premium kan haram”, jawab saya menolak dengan halus.
“Pak, yang haram itu kalau pertamax bapak minum. kalau premium masuk tangki motor tidak dosa, pak”.
Ah, sampeyan aya-aya wae…..
Kamis, 30 Mei 2011. Salah satu SPBU di Jl. Cikarang Cibarusah. Tuhan tolonglah Pertamina, agar kami terhindar dari api neraka.
Original by : http://regional.kompasiana.com/
di lain pihak, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menampik tudingan bahwa pihaknya telah mengeluarkan fatwa terkait larangan orang kaya membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Nggak ada itu. Belum ada persisinya fatwa tentang haramnya orang kaya beli premium. Ini wacana yang salah. Apalagi, fatwa ini pesenan dari pemerintah, ini tentu saja ‘Jaka sembung bawa golok, ya nggak nyambung’,” ungkap Sekretaris Jenderal MUI, HM Ichwan Sam, kepada wartawan di Gedung MUI Pusat, Jakarta Jumat (1/7).
